Tentang

Sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi, digunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, tugas, serta fungsi Kantor Imigrasi. Regulasi ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan keimigrasian berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek kedudukan, Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyelenggarakan fungsi keimigrasian di wilayah kabupaten, kota, atau kecamatan, serta dipimpin oleh seorang Kepala.

Pada aspek tugas, Kantor Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Adapun dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;

b. pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan;

c. pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian;

d. pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;

e. pengawasan dan intelijen keimigrasian;

f. penindakan keimigrasian;

g. pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;

h. pelaksanaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian;

i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan

j. pemantauan, evaluasi, serta pelaporan tugas keimigrasian.

Dengan uraian tersebut, terlihat bahwa Kantor Imigrasi memiliki peran yang menyeluruh, mulai dari aspek pelayanan publik hingga pengawasan dan penegakan hukum, yang didukung oleh fungsi administrasi dan manajemen organisasi yang terintegrasi.